.jpeg)
Yodha Media Indonesia -, Longsoran sampah yang terjadi Sabtu lalu di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kabupaten Bogor, menjadi sinyal bahaya yang tak boleh diabaikan.
Peristiwa ini bukan hanya insiden teknis semata, tapi cerminan dari krisis sistemik dalam pengelolaan sampah dan infrastruktur daerah.
Komisi III DPRD Kabupaten Bogor pun turun tangan, menyoroti perlunya percepatan penanganan dan penataan ulang TPAS Galuga agar tidak menjadi "bom waktu" yang siap meledak kapan saja.
Menurut M. Hasani, ST, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, tumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik serta kondisi medan yang licin akibat hujan menjadi penyebab utama longsoran.
Ia menekankan pentingnya kehadiran alat berat seperti excavator untuk meratakan sampah dan mencegah penumpukan ekstrem.
“Kejadian longsoran kemarin menunjukkan bahwa TPAS Galuga sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur dan unit kendaraan. Excavator itu bukan lagi kebutuhan tambahan, tapi kebutuhan utama,” ujar Hasani.
Selain kebutuhan alat berat, antrean panjang truk pengangkut sampah di jalan desa menuju TPAS juga menimbulkan kemacetan dan gangguan aktivitas warga.
Komisi III merekomendasikan pelebaran akses jalan hingga minimal 3 meter dan pembebasan lahan untuk kantong parkir.
“Jalan menuju lokasi longsor harus diperlebar. Ini bukan hanya jalur truk sampah, tapi juga jalan umum yang digunakan warga,” tambah Hasani.
Tiga Rekomendasi Penting Komisi III DPRD Bogor
Dalam pembahasan APBD 2025, Komisi III mengajukan tiga usulan prioritas:
-
Pembebasan lahan untuk pembangunan kantong parkir.
-
Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk menangani air lindi dari sampah.
-
Pengadaan alat berat seperti excavator dan loader untuk mempercepat pemrosesan sampah.
Hasani juga menekankan pentingnya komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam merealisasikan rencana ini. Ia tidak ingin warga hanya “mewarisi bau dan limbah” tanpa mendapat manfaat nyata.
Koordinator Forum Silaturahmi Warga Terdampak TPAS Galuga (FOSGA), Nanang Hidayat, mengapresiasi kunjungan Hasani ke lokasi.
Namun, ia menekankan perlunya aksi nyata, bukan sekadar sidak tanpa kelanjutan.
“Saya sangat berterima kasih atas perhatian Pak Hasani. mudah-mudahan dengan kunjungan ini menjadi aksi nyata adanya pembenahan di TPA Galuha dan membuahkan hasil yang baik,” ujar Nanang.
Menurut Nanang, dengan hanya satu TPA untuk 40 kecamatan, Galuga menanggung beban yang tidak seimbang. Hal ini rawan memicu krisis ekologis dan sosial jika tidak ditangani serius.
“Bayangkan, satu tempat menampung limbah dari seluruh Kabupaten. Ini tidak masuk akal. Sudah waktunya Galuga ditata ulang dan dibantu oleh TPA baru di wilayah lain,” katanya.
Nanang juga mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera menyusun program mitigasi bencana bagi warga sekitar TPA Galuga.
Menurutnya, penanganan pasca-bencana tidak cukup—perlu tindakan sebelum bencana terjadi.
“Pemerintah jangan tunggu korban. BPBD harus membuat peta rawan longsor, jalur evakuasi, dan sistem peringatan dini,” tegasnya.
Kunci pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan aman, menurut FOSGA, ada pada kolaborasi antarinstansi.
Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas PUPR, hingga Pemdes harus bekerja bersama, bukan jalan sendiri-sendiri.
TPAS Galuga telah menjadi saksi bisu dari pengabaian sistemik yang bertahun-tahun terjadi.
Longsoran kemarin harus menjadi momentum untuk memperbaiki semuanya dari hulu ke hilir—bukan hanya soal teknis, tapi juga soal keberpihakan terhadap warga terdampak.
Tanpa langkah serius, Galuga bisa jadi bom waktu ekologis yang tak lama lagi meledak.
Jika Pemerintah Kabupaten Bogor ingin menghindari bencana yang lebih besar, maka inilah saatnya bertindak: bukan besok, tapi hari ini.
TONTON SELENGKAPNYA
.jpg)
.jpeg)