Yodha Media Indonesia -, Bogor – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor menuai kontroversi. Syarikat Islam (SI) Kabupaten Bogor secara tegas menolak hasil Musda yang dianggap menutup ruang regenerasi kepemimpinan ulama dan minim transparansi.
Ketua SI Kabupaten Bogor, H. Miad Mulyadi, SH, menilai keputusan untuk kembali mengusung kepemimpinan lama hingga periode kelima adalah langkah yang mencederai semangat kaderisasi.
“Kami prihatin. Di banyak lembaga di Indonesia, kepemimpinan dibatasi maksimal dua periode agar ada kaderisasi. Tapi di MUI Bogor, kesempatan regenerasi justru tertutup. Ini bertentangan dengan semangat pendidikan kader ulama yang seharusnya dijalankan,” tegas Miad.
Miad menekankan bahwa sikap kritis SI bukan didorong ambisi politik atau perebutan jabatan, melainkan demi menjaga marwah ulama dan keberlangsungan organisasi.
“Sudah terlalu lama kepemimpinan berjalan stagnan tanpa regenerasi. Kami tidak sedang mengejar posisi. Kami ingin perubahan agar MUI tetap inklusif, transparan, dan mampu merangkul semua ormas Islam,” ujarnya.
Bagi SI, MUI adalah lembaga strategis perekat umat yang harus terbuka bagi semua golongan. Dominasi satu kelompok dianggap bisa melemahkan legitimasi moral dan kepercayaan publik, khususnya generasi muda Muslim yang semakin kritis.
Keprihatinan sejumlah ormas Islam, termasuk SI, mendapat perhatian cepat dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Ia langsung memanggil jajaran ormas Islam ke Pendopo untuk duduk bersama mencari solusi.
“Kami hormat pada sikap Bupati. Beliau tidak ingin persoalan internal ulama berkembang menjadi konflik yang mengganggu masyarakat luas. Karena itu kami menghargai langkah cepat Bupati mengajak duduk bersama,” kata Miad.
Dalam forum itu, lahir sebuah kesepakatan : Ketua MUI petahana diperbolehkan maju kembali, namun dengan syarat adanya evaluasi kepengurusan, termasuk pada posisi sekretaris umum dan jajaran penting lainnya.
Sayangnya, janji akomodasi tersebut tak terealisasi. Kepengurusan baru tetap dikuasai kelompok lama tanpa ruang berarti untuk ormas lain.
Kekecewaan kian memuncak setelah panitia Musda yang sekaligus bertindak sebagai formatur gagal menepati janji. Menurut Miad, aspirasi ormas hanya dijadikan formalitas tanpa benar-benar diakomodasi.
“Inilah yang membuat kami merasa suara ormas Islam tidak benar-benar didengar,” ungkapnya.
SI bersama sejumlah ormas lain kini mempertimbangkan langkah korektif. Salah satu opsi adalah menyampaikan aspirasi ke PW MUI Jawa Barat sebagai bentuk protes terhadap proses Musda XI MUI Kabupaten Bogor.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran lebih luas. Jika ruang regenerasi terus ditutup, MUI Kabupaten Bogor dikhawatirkan akan kehilangan relevansi dan kepercayaan publik.
“Kami ingin MUI tetap berdiri sebagai lembaga perekat umat, bukan milik segelintir kelompok. Jika regenerasi tidak dibuka, legitimasi moral MUI akan terus dipertanyakan,” tegas Miad.
Para pengamat lokal menilai, stagnasi kepemimpinan di tubuh MUI Bogor berpotensi mengikis kepercayaan generasi muda Muslim. Padahal, tantangan umat Islam ke depan semakin kompleks, mulai dari krisis moral, digitalisasi dakwah, hingga penguatan pendidikan keagamaan.
Kini, publik menunggu langkah PW MUI Jawa Barat sebagai otoritas yang berwenang menengahi polemik ini. Keputusan PW MUI Jabar akan menjadi penentu apakah MUI Kabupaten Bogor mampu kembali ke khitahnya sebagai lembaga ulama yang kuat, inklusif, dan dipercaya umat.
Jika kesepakatan tak tercapai, bukan tidak mungkin krisis legitimasi MUI Bogor akan semakin dalam dan memicu fragmentasi ormas Islam di daerah tersebut.
