Bogor — Gelombang kemarahan warga meledak di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Ribuan warga terdampak penutupan sementara operasional tambang menggeruduk Kantor Kecamatan Cigudeg, Senin (12/1/2026), sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai menggantung nasib rakyat kecil tanpa kejelasan.
Aksi massa pecah setelah penutupan tambang yang diputuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak kunjung disertai solusi konkret.
Kompensasi yang dijanjikan belum sepenuhnya dibayarkan, sementara durasi penutupan tambang tidak memiliki batas waktu yang jelas. Kondisi ini membuat masyarakat kehilangan sumber penghasilan utama selama lebih dari tiga bulan.
Kekecewaan warga memuncak. Massa aksi memblokade Jalan Raya Cigudeg, jalur vital penghubung Kabupaten Bogor dengan Provinsi Banten.
Akibatnya, akses lalu lintas lumpuh total dari siang hingga sore hari, memicu antrean panjang kendaraan dan kemacetan parah.
Meski sempat dibuka kembali, aksi tersebut meninggalkan kerusakan. Bangunan Kantor Kecamatan Cigudeg menjadi sasaran lemparan batu.
Sejumlah kaca jendela pecah berkeping-keping, mencerminkan eskalasi emosi warga yang merasa diabaikan negara.
Situasi yang sempat memanas memaksa aparat gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP diterjunkan untuk mengamankan lokasi dan mencegah kericuhan lebih luas. Aparat berjaga ketat di sekitar kantor kecamatan hingga jalur utama Cigudeg.
“Kami Sudah 100 Hari Tidak Makan dari Tambang”
Koordinator aksi, Asep Fadlan, menegaskan bahwa demonstrasi ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan jeritan hidup masyarakat yang tercekik secara ekonomi.
Menurutnya, lebih dari 100 hari warga kehilangan mata pencaharian akibat penutupan tambang tanpa kepastian. Situasi semakin mencekik menjelang bulan suci Ramadhan, saat kebutuhan pokok melonjak drastis.
“Justru masyarakat sedang menjerit, sehingga berbondong-bondong ke sini. Nurani kami terpanggil. Kami sudah lapar, digantung tanpa kepastian,” ujar Asep Fadlan di hadapan massa aksi.
Ia menegaskan tuntutan warga sangat jelas, yakni pemerintah segera membayar penuh kompensasi yang dijanjikan serta membuka kembali operasional tambang atau setidaknya memberikan solusi ekonomi pengganti yang nyata dan berkelanjutan.
Desakan Langsung ke Gubernur dan Pemkab Bogor
Massa aksi secara terbuka menuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk turun langsung ke lapangan, menemui warga, dan menghentikan kebijakan sepihak yang dinilai memiskinkan rakyat di wilayah pinggiran.
Warga menilai, penutupan tambang tanpa skema transisi ekonomi telah menciptakan krisis sosial baru, mulai dari pengangguran massal, meningkatnya beban keluarga, hingga potensi konflik horizontal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Bogor terkait tuntutan terbaru warga Cigudeg.
