Yodha Media Indonesia -, Cibinong – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 menjadi momen penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Ekspose Hasil Pemeriksaan BPK di Gedung Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Senin (12/5/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari audit rutin BPK untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencerminkan kinerja tata kelola keuangan kita bersama. Hari ini merupakan pemeriksaan pertama di masa kepemimpinan saya dan Wakil Bupati Ade Ruhandi. Kami sangat menyadari pentingnya momentum ini untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.
Bupati Rudy mengingatkan bahwa Kabupaten Bogor pernah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2020. Namun dalam empat tahun terakhir, yakni 2021 hingga 2024, Kabupaten Bogor hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi pemicu untuk melakukan pembenahan secara sistemik.
“Ini adalah momentum bersama. Kita ingin kembali meraih predikat WTP, tapi dengan cara yang benar, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Dua hari terakhir proses pemeriksaan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Rudy menekankan bahwa pencapaian tata kelola keuangan yang baik bukan hanya tugas kepala daerah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen pemerintahan, mulai dari SKPD, BUMD, para camat, lurah, hingga kepala desa.
“Kami ingin Pemerintah Kabupaten Bogor ke depan berjalan dengan sehat, menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Saya dan Pak Ade Ruhandi tidak bisa membangun sendiri. Kita butuh dukungan dari seluruh pihak, terutama dari internal pemerintah,” katanya.
Ia berharap, dengan semangat kolaborasi dan integritas, hasil pemeriksaan BPK kali ini menjadi titik awal yang kuat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta meraih kembali opini WTP sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, para Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD, Direktur BUMD, serta para camat dari seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
