.jpg)
Bogor – Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, mengingatkan bahwa Provinsi Jawa Barat berpotensi menghadapi bencana ekologis besar seperti yang saat ini melanda Pulau Sumatra.
Ancaman tersebut dinilai semakin nyata akibat deforestasi masif, alih fungsi lahan, serta aktivitas pertambangan yang tak terkendali.
Menurut Yusfitriadi, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menewaskan lebih dari seribu jiwa di Sumatra bukan semata faktor alam, melainkan akumulasi eksploitasi lingkungan yang berlangsung lama dan brutal.
“Sudah hampir bisa dipastikan, faktor utama bencana ekologis di Sumatra adalah deforestasi dan eksploitasi alam. Sekarang masyarakat harus membayarnya dengan ribuan korban jiwa, hilangnya tempat tinggal, dan rusaknya infrastruktur,” tegas Yusfitriadi.
Ia menilai, kondisi serupa berpotensi terjadi di Jawa Barat, mengingat tekanan terhadap kawasan hutan dan lingkungan hidup di provinsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun.
Deforestasi Jawa Barat Mengkhawatirkan
Yusfitriadi mengungkapkan adanya ketidaksinkronan data luas hutan Jawa Barat dari berbagai lembaga pemerintah.
Data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2024 mencatat luas hutan Jawa Barat mencapai 952,68 ribu hektare.
Namun, data Statistik Jawa Barat 2022 hanya mencatat 792.616 hektare, sementara Statistik Nasional 2023 menyebutkan 816.603 hektare.
“Persoalan data ini menunjukkan lemahnya konsolidasi dan koordinasi. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, berdasarkan temuan WALHI Jawa Barat, luas hutan di Jawa Barat telah menyusut hingga 43 persen hanya dalam dua tahun terakhir,” ungkapnya.
Penyusutan tersebut didominasi oleh alih fungsi lahan untuk tambang, pariwisata, properti, hingga skema Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
Bahkan, sejumlah proyek strategis nasional disinyalir ikut berkontribusi terhadap berkurangnya kawasan konservasi.
Yusfitriadi juga menyoroti pernyataan Ketua WALHI Jawa Barat, Iwan Wahyudin, terkait lahan eks HGU PTPN yang justru berubah menjadi kawasan wisata dan hunian komersial, meski sebelumnya berfungsi sebagai penyangga lingkungan.
Tambang Legal dan Ilegal Jadi Ancaman Serius
Selain deforestasi, aktivitas pertambangan disebut menjadi penyumbang besar rusaknya lingkungan di Jawa Barat.
Yusfitriadi mengutip data WALHI Jawa Barat yang mencatat 54 perusahaan tambang telah habis izin operasinya pada 2024, namun belum ditertibkan secara tegas.
Tak hanya itu, terdapat 176 titik tambang ilegal yang tersebar di berbagai daerah, antara lain Kabupaten Sumedang, Tasikmalaya, Bandung, Bogor, Cianjur, Purwakarta, hingga Cirebon.
“Jika kondisi ini dibiarkan, ancaman bencana ekologis akan semakin nyata. Bahkan saat ini saja, banjir dan longsor sudah mulai sering terjadi di berbagai wilayah Jawa Barat,” ujarnya.
Kritik Keras untuk Pemerintah Jawa Barat
Yusfitriadi menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menunjukkan keseriusan dalam upaya mitigasi bencana ekologis.
Ia mengkritik kebijakan simbolik seperti pemberian insentif Rp50 ribu bagi warga yang menanam pohon, yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
“Ini program pemerintah atau sekadar pencitraan? Mitigasi bencana tidak bisa diselesaikan dengan konten media sosial,” sindirnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan validasi data deforestasi, membuka daftar perusahaan bermasalah, menertibkan tambang ilegal, serta menegakkan hukum secara transparan.
Ia menegaskan, tragedi ekologis di Sumatra harus menjadi pelajaran mahal agar Jawa Barat tidak mengalami nasib serupa di masa mendatang.
“Jika pemerintah terus abai, maka bencana ekologis di Jawa Barat bukan lagi soal kemungkinan, tetapi tinggal menunggu waktu,” pungkas Yusfitriadi.
.jpg)
