Yodha Media Indonesia -, Cibinong – Dalam upaya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas pemerintahan.
Hal itu disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Prioritas Pembangunan bersama jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Bogor, yang berlangsung di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Senin (12/5/2025).
Rakor ini merupakan bagian dari proses strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun mendatang, yang bertujuan menyatukan visi pembangunan lintas level pemerintahan demi terciptanya pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Pembangunan adalah salah satu prioritas utama dalam kepemimpinan kami. Dalam menyusun RKPD, kita tidak bisa berjalan sendiri. Maka dari itu, hari ini kita duduk bersama untuk menyelaraskan visi pembangunan agar benar-benar merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor,” tegas Bupati Rudy Susmanto.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama dalam rakor ini, mulai dari pembangunan jalan khusus tambang, penyelesaian permasalahan lingkungan di TPA Galuga, perbaikan infrastruktur pendidikan, pembangunan RSUD Parung, hingga peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
Terkait rencana pembangunan jalan tambang, Rudy menyebut pentingnya keterlibatan sektor swasta dan dukungan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan persoalan lahan. “Kita ingin ada kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah. Pemerintah daerah siap membangun, asalkan kebutuhan lahan dapat difasilitasi secara bersama,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, Pemkab Bogor telah menetapkan beberapa lokasi strategis di Bogor Timur untuk pembangunan SMA baru. Pemerintah Kabupaten akan menyiapkan lahan, sementara pembangunan gedung menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, terkait pengelolaan TPA Galuga, Rudy mengakui bahwa Kabupaten Bogor telah menerima sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebagai tindak lanjut, Pemkab tengah mengoptimalkan pengelolaan dengan menyiapkan alat berat dan sistem sanitary landfill untuk menjadikan pengelolaan sampah lebih tertata dan ramah lingkungan.
“Kita juga akan memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor serta mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelesaian persoalan ini,” kata Rudy.
Sebagai bagian dari rencana jangka menengah, Pemkab Bogor juga mencanangkan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis desa yang akan mulai digarap pada 2026 sebagai langkah konkret pengurangan volume sampah.
“Rapat koordinasi ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan partisipatif dengan mengedepankan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan,” tandas Rudy.
Turut hadir dalam rakor tersebut Wakil Bupati Ade Ruhandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
