Yodha Media Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jumat (9/5/2025), dengan agenda penting: penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 serta penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2024.
Selain itu, rapat juga menandai penutupan masa persidangan kedua dan pembukaan masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2024–2025.
Dalam sambutannya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif dalam menetapkan perubahan Propemperda. Penyesuaian ini, menurutnya, merupakan tindak lanjut atas ketentuan perundang-undangan, hasil evaluasi kementerian, serta masukan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Perubahan Propemperda ini menunjukkan komitmen kita terhadap tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan daerah,” kata Rudy.
Dalam agenda Propemperda tersebut, pemerintah daerah mengusulkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sementara DPRD mengusulkan 3 Raperda inisiatif.
Usulan pemerintah daerah mencakup Raperda tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), rencana pembangunan jangka menengah daerah, penyertaan modal, serta revisi peraturan tentang pajak dan retribusi daerah.
Adapun Raperda inisiatif DPRD meliputi:
-
Penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas
-
Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air
-
Pengelolaan sampah
Sementara itu, terkait LKPJ TA 2024, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, terutama menyangkut efisiensi pengelolaan anggaran dan evaluasi terhadap proyek-proyek luncuran serta kelebihan bayar.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menekankan perlunya pembenahan di sejumlah dinas, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Pendidikan (Disdik), agar ke depan kinerja lebih terukur dan akuntabel.
“Rekomendasi yang kami sampaikan bertujuan untuk memperkuat arah pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Bogor,” tegas Sastra.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bogor menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi bersama perangkat daerah dan BUMD.
“LKPJ ini adalah bagian dari pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026. Kami komitmen untuk memperkuat konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor agar pembangunan berjalan efektif dan inklusif,” ujar Rudy.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD adalah mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan menutup sambutannya dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus bergotong royong membangun Kabupaten Bogor yang aman, adil, dan makmur.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
TONTON SELENGKAPNYA
