 |
| Hasto Kristiyanto |
Yodha Media Indonesia -, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Takdir Suhan, mengungkap fakta mengejutkan dalam sidang perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, disebut menggunakan nomor luar negeri guna menyamarkan jejak komunikasi dan menghindari pantauan penyidik KPK.
Penggunaan nomor asing ini, menurut jaksa, merupakan bagian dari strategi Hasto untuk memutus rantai komunikasi yang mengarah langsung pada dirinya dalam kasus suap terhadap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, guna meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
“Terdakwa dengan sengaja menggunakan nomor luar negeri sebagai tindakan antisipasi terhadap perkara Harun Masiku yang masih berproses,” ujar Jaksa Takdir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).
Barang bukti yang diajukan JPU menunjukkan bahwa Hasto dan staf pribadinya, Kusnadi, berkomunikasi menggunakan nomor internasional dengan nama samaran.
Kusnadi menggunakan nomor +44 7455 782005 dengan nama Gara Bhaskara
Hasto Kristiyanto diduga menggunakan:
+44 7401 374259 atas nama Sri Rejeki Hastomo
+44 7474 7947808 atas nama Sri Rejeki 3.0
Jaksa menegaskan, penggunaan identitas palsu ini sengaja dilakukan agar jejak digital komunikasi tidak terdeteksi penyidik KPK.
“Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesan seolah-olah tidak ada komunikasi langsung antara Hasto dengan Harun Masiku,” tambah Takdir.
Tidak hanya staf pribadi, jaksa juga menyebut bahwa petugas sekuriti DPP PDI-P bernama Nurhasan ikut diduga dilibatkan dalam upaya perintangan penyidikan.
Tindakan ini memperkuat dugaan bahwa Hasto secara sistematis mengatur strategi penghindaran hukum atas keterlibatannya dalam kasus Harun Masiku yang telah buron sejak 2020.
Dalam pernyataan usai sidang, Hasto Kristiyanto membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah.
“Saya yakin tidak bersalah dalam kasus ini. Justru fakta-fakta selama persidangan menunjukkan banyak kejanggalan dalam proses hukum,” kata Hasto.
Ia juga menyebut bahwa beberapa alat bukti yang disampaikan, termasuk penggunaan nomor Sri Rejeki Hastomo, bukan milik pribadinya melainkan bagian dari Sekretariat DPP PDI-P.
Harun Masiku masih buron sejak 2020.
Hasto diduga menyuap Wahyu Setiawan untuk memuluskan Harun masuk ke DPR lewat PAW.
Jaksa sebut Hasto pakai nomor luar negeri untuk sembunyikan komunikasi.
Bukti berupa nama samaran dan nomor internasional diajukan dalam sidang.
Hasto bantah semua tuduhan dan sebut proses hukum penuh kejanggalan.
Kasus ini menyita perhatian publik karena menyangkut elit politik tingkat nasional, dugaan perintangan penyidikan oleh seorang Sekjen partai besar, dan masih buronnya Harun Masiku, yang jadi simbol lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor buron.
