Yodha Media Indonesia -, BOGOR – Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, potensi besar tersebut kerap tidak diikuti dengan tata kelola yang profesional dan akuntabel.
Kondisi inilah yang kini tengah dibenahi oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto, melalui langkah progresif berupa audit menyeluruh dan kajian ilmiah terhadap tujuh BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bogor.
Audit dan Kajian Komprehensif untuk Evaluasi BUMD
Bupati Bogor menempuh langkah awal dengan melakukan audit eksternal terhadap seluruh BUMD, yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen.
Audit ini mencakup tata kelola keuangan periode 2020–2024, dengan tujuan memotret kondisi riil pengelolaan keuangan dan kinerja lembaga.
Dari hasil audit, diperoleh empat kategori kondisi BUMD:
-
Mengalami laba tiap tahun tanpa mempertimbangkan penyertaan modal – seperti Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Perumda Pasar Tohaga, dan LKM Bogor.
Namun, jika penyertaan modal daerah dihitung, laba tersebut bisa berubah menjadi kerugian. -
Mengalami penurunan laba hingga merugi – seperti BPRS Bogor Tegar Beriman dan BPRS Bogor Jabar, yang pada akhir 2024 mencatat kerugian signifikan.
-
Mengalami kerugian sepanjang tahun – seperti BUMD Sayaga Wisata, yang sejak berdiri hingga 2024 terus mencatat defisit keuangan.
-
Terancam kolaps – seperti Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE), yang sejak awal berdirinya tidak pernah mencatatkan keuntungan.
Langkah kedua dilakukan melalui kajian penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Potensi BUMD yang disusun oleh lembaga independen Visi Nusantara Maju bekerja sama dengan Bappeda Litbang Kabupaten Bogor.
Kajian yang diserahkan pada 8 Oktober 2025 tersebut menggunakan empat pendekatan — deskriptif kualitatif, studi kasus, analisis kuantitatif, dan integrasi data — dengan tiga indikator utama: SDM, aset, dan bisnis plan.
Temuan Utama: BUMD Belum Optimal dalam Tiga Aspek
Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar BUMD Kabupaten Bogor belum optimal dalam tiga hal penting:
-
Perencanaan Pengembangan Potensi (Bisnis Plan)
Hampir semua BUMD belum memiliki blueprint pengembangan yang terarah untuk memperkuat kontribusi terhadap pemerintah daerah dan masyarakat. -
Tata Kelola Sumber Daya Manusia (SDM)
Rekrutmen dan kualifikasi SDM belum sesuai kebutuhan organisasi, dan fungsi pengawasan oleh dewan pengawas belum berjalan optimal. -
Keterbukaan Informasi Publik
Transparansi informasi tentang kondisi dan aktivitas BUMD masih rendah, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan menjadi terbatas.
Rekomendasi Kajian: Restrukturisasi dan Merger BUMD
Dari hasil evaluasi dan kajian ilmiah tersebut, muncul sejumlah rekomendasi konkret:
-
Perbaikan tata kelola kelembagaan, termasuk manajemen SDM, keuangan, dan aset.
-
Restrukturisasi manajemen, terutama pada posisi yang lemah dalam pengelolaan dan pengawasan.
-
Merger beberapa BUMD dengan core business serupa, seperti BPRS Tegar Beriman, BPRS Bogor Jabar, dan LKM Bogor.
-
Penutupan permanen bagi BUMD kolaps, seperti Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE).
Yusfitriadi: Langkah Bupati Bogor Patut Diapresiasi
Founder Visi Nusantara, Yusfitriadi, mengapresiasi langkah Bupati Bogor Rudi Susmanto yang disebutnya “tepat, progresif, dan berbasis data ilmiah.”
“Saya memandang langkah Bupati Bogor mengambil audit dan kajian eksternal sebelum menata BUMD merupakan keputusan yang progresif. Ini memastikan setiap keputusan bukan didasarkan pada kepentingan politis, tetapi pada hasil kajian yang objektif,” ujar Yusfitriadi.
Menurutnya, Bupati Rudi tidak mengambil kebijakan emosional atau politis dalam menata BUMD, melainkan mengikuti tahapan yang on the track sesuai prinsip good governance.
“Bupati tidak mengganti direksi hanya karena faktor politik atau kelompok. Ini langkah yang patut diapresiasi dan menjadi harapan baru bagi profesionalisme BUMD ke depan,” tambahnya.
Dorongan untuk Keterbukaan dan Partisipasi Publik
Yusfitriadi juga menegaskan bahwa keberhasilan reformasi BUMD memerlukan pengawasan publik yang kuat.
“BUMD harus membuka diri terhadap publik dan media. Dengan era digitalisasi informasi, transparansi menjadi kunci agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan memastikan BUMD bekerja sesuai fungsinya,” tegasnya.
Ia berharap, dengan langkah evaluasi berbasis ilmiah ini, BUMD Kabupaten Bogor bisa bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang sesungguhnya, bukan sekadar “tempat parkir politik.”
Menuju Tata Kelola BUMD yang Akuntabel
Langkah Bupati Bogor Rudi Susmanto membuka babak baru dalam reformasi tata kelola BUMD. Melalui kombinasi audit profesional, kajian akademik, restrukturisasi, dan transparansi publik, diharapkan BUMD Kabupaten Bogor mampu kembali pada tujuan utamanya:
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Editor: Nurhadi
Sumber: Kajian Visi Nusantara Maju & Bappeda Litbang Kabupaten Bogor
.jpg)
