.jpg)
Yodha Media Indonesia - Bogor -, Dugaan konflik kepentingan kembali menyeruak di tubuh DPRD Kabupaten Bogor.
Melansir dari portalsiber dan Publik bicara.com Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada Heri Gunawan, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Gerindra, yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor.
Rangkap jabatan tersebut dinilai mencederai prinsip etika publik dan melemahkan fungsi pengawasan legislatif, terutama dalam isu-isu ekonomi rakyat yang menjadi tanggung jawab Komisi II.
Kritik Pedas Mahasiswa: Pengawasan DPRD Dinilai Mandul
Kritik paling keras datang dari kalangan mahasiswa. Ihsan Subada, Menteri Luar Negeri BEM Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA), menilai Heri Gunawan telah melakukan pelanggaran etis dan berpotensi melanggar Pasal 400 ayat (2) UU MD3, yang melarang anggota dewan merangkap jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan.
“Bagaimana mungkin seorang wakil rakyat yang seharusnya mengawasi urusan ekonomi rakyat justru sibuk mengurus lembaga sosial di luar garis kerja DPRD? Ini bentuk nyata konflik kepentingan,” tegas Ihsan, Minggu (4/10/2025).
Ihsan menyoroti pula persoalan Pasar Leuwiliang yang hingga kini belum terselesaikan.
Ia menyebut, pasar tersebut dipenuhi praktik pungutan liar dan pengelolaan yang tidak transparan, namun Komisi II DPRD seolah “tutup mata”.
“Pasar Leuwiliang kini dikeluhkan pedagang karena banyak yang harus membayar mahal demi mendapatkan lapak. Komisi II seolah tutup mata,” ujarnya.
Moralitas Politik dan Kepercayaan Publik Dipertaruhkan
Menurut Ihsan, rangkap jabatan Heri Gunawan bukan hanya soal administrasi jabatan, tetapi menyangkut moralitas politik seorang wakil rakyat.
“Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi soal moralitas politik. Kalau pengawasan sudah bercampur dengan kepentingan pribadi, maka kepercayaan publik runtuh,” tambahnya.
Ia mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bogor segera memeriksa dugaan rangkap jabatan tersebut untuk menjaga marwah lembaga legislatif.
“Publik butuh pengawasan yang bersih. Heri Gunawan harus memilih — menjadi wakil rakyat yang mengawasi, atau pemimpin lembaga yang diawasi. Tidak bisa dua-duanya,” pungkas Ihsan.
Heri Gunawan: “Gak Usah Ditanggapi”
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait tudingan pelanggaran UU MD3, Heri Gunawan justru menanggapinya santai.
“Gak usah ditanggapi, bahas isu lain saja,” ujarnya singkat sambil berlalu, Kamis (9/10/2025).
Pernyataan singkat tersebut justru menambah sorotan publik terhadap sikap Heri yang dinilai abai terhadap kritik konstruktif.
Sejumlah aktivis menilai, DPRD Kabupaten Bogor kini tengah menghadapi krisis kepercayaan publik, terutama dalam hal transparansi dan integritas pengawasan ekonomi daerah.
Editor : Nurhadi
Sumber : Portal siber dan Publik Bicara.com
.jpg)
