Bogor – Isu pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran wilayah kembali menguat di Kabupaten Bogor.
Setelah lebih dari dua dekade bergulir tanpa kepastian, dorongan pemekaran Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur kini memasuki fase baru seiring langkah-langkah konkret yang dilakukan Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi.
Pengamat politik dan pemerhati kebijakan publik, Yusfitriadi, Founder Visi Nusantara Maju, menilai bahwa kebijakan dan keberanian politik pasangan kepala daerah periode 2025–2030 tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen nyata, bukan sekadar wacana.
“Secara kajian ilmiah dan kelayakan administratif, Bogor Barat dan Bogor Timur sudah selesai sejak lama. Skoringnya memenuhi. Hambatan utamanya hanya moratorium DOB sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun moratorium itu bukan harga mati, harus terus diikhtiarkan melalui kekuatan politik dan kolektivitas masyarakat,” ujar Yusfitriadi.
Dua Dekade Menanti, Kini Ada Langkah Nyata
Pemekaran Kabupaten Bogor Barat sendiri telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri sejak 2004.
Namun selama lebih dari 20 tahun, meski lima kali pergantian bupati terjadi, belum ada langkah konkret yang benar-benar menunjukkan keberpihakan serius terhadap agenda pemekaran.
Menurut Yusfitriadi, situasi tersebut mulai berubah di bawah kepemimpinan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi.
Dalam waktu kurang dari satu tahun sejak dilantik, sejumlah program strategis telah dijalankan sebagai fondasi percepatan DOB.
Dukungan Anggaran hingga Ratusan Miliar
Langkah pertama yang dinilai paling krusial adalah dukungan dalam bentuk penganggaran.
Pada APBD 2025, Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk pembebasan lahan jalur lingkar Rancabungur–Leuwiliang sebagai akses strategis wilayah Bogor Barat.
Tak berhenti di situ, untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Bogor telah menyiapkan anggaran hingga Rp 300 miliar untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah kecamatan di wilayah Bogor Barat.
Kebijakan serupa juga diterapkan untuk penguatan infrastruktur di Bogor Timur.
“Ini indikator paling jelas. Pemekaran tidak mungkin terjadi tanpa kesiapan infrastruktur. Dan itu sekarang mulai disiapkan secara serius,” tegas Yusfitriadi.
Menyiapkan SDM dan Infrastruktur Dasar
Selain infrastruktur fisik, Pemkab Bogor juga menyiapkan kualitas sumber daya manusia.
Program Satu Sarjana Satu Desa direncanakan mulai diimplementasikan pada 2026 dan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
Program ini diproyeksikan menjadi fondasi SDM bagi daerah hasil pemekaran.
Di sektor lain, peningkatan layanan kesehatan juga dilakukan secara merata sebagai bagian dari kesiapan wilayah.
Tak lama setelah dilantik, Bupati Rudy Susmanto juga langsung menggenjot pembangunan jalan di wilayah barat dan selatan Kabupaten Bogor, termasuk kawasan Nirmala dan Tamansari.
Langkah ini sekaligus mengingatkan kembali bahwa pusat pemerintahan pertama Kabupaten Bogor berada di wilayah Malasari.
Penetapan Lokasi Kantor Pemerintahan Bogor Barat
Langkah penting lainnya adalah penentuan lokasi pasti pusat pemerintahan Kabupaten Bogor Barat. Jika sebelumnya hanya sebatas wacana Kecamatan Cigudeg, kini pemerintah daerah telah menetapkan lokasi secara lebih detail dan terencana.
Bahkan, Pemkab Bogor melalui Bappedalitbang telah menyusun dokumen resmi berupa maket kawasan perkantoran, fasilitas pendukung, hingga ruang terbuka hijau sebagai bagian dari perencanaan tata kota.
Kajian tata ruang dan tata wilayah tersebut disusun bekerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Nasional (IAP), lembaga profesional yang juga terlibat dalam perencanaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketersediaan Lahan dan Relasi Politik Vertikal
Dalam memastikan ketersediaan lahan, Bupati Rudy Susmanto juga mengambil langkah berani dengan mengajukan permohonan penggunaan aset lahan milik PTPN 1 Regional 2.
Melalui surat balasan resmi bernomor DMAT.DIRUT/DEP/2025/11.04.3, PTPN menyetujui penyediaan lahan seluas 41 hektare untuk pusat pemerintahan Kabupaten Bogor Barat.
Selain aspek teknis, faktor politik juga dinilai menjadi kekuatan utama. Relasi politik vertikal Rudy Susmanto dengan pemerintah provinsi dan pusat disebut berjalan langsung, tidak hanya secara struktural, tetapi juga politis dan ideologis.
“Secara politik, prosesnya sudah bergerak. Tinggal memastikan kesiapan wilayah hasil pemekaran dari berbagai aspek,” kata Yusfitriadi.
Dukungan Publik Jadi Kunci
Pada Lokakarya, Pelantikan, dan Musyawarah Kerja Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) yang digelar 17 Desember 2025 dan dihadiri sekitar 1.500 pemangku kepentingan, Bupati dan Wakil Bupati Bogor kembali menegaskan komitmen mereka terhadap pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur.
Momentum tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa Pemkab Bogor hanya berfokus pada wilayah Cibinong. Menurut Yusfitriadi, stigma tersebut lebih bernuansa politis dan tidak berdasar.
“Pemekaran membutuhkan kohesivitas kolektif. Tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat, kebijakan sebesar apa pun akan sulit diwujudkan,” pungkasnya.
.jpg)
