BOGOR — Penutupan aktivitas pertambangan di Kabupaten Bogor membawa dampak hingga ke sektor keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor memperkirakan terdapat potensi penerimaan sekitar Rp150 miliar dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang tidak lagi masuk dalam proyeksi pendapatan tahun ini.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Bogor. Berkurangnya penerimaan membuat pemerintah daerah bersama DPRD harus melakukan penyesuaian agar kemampuan fiskal tetap terjaga tanpa mengganggu program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mengatakan pajak MBLB selama ini menjadi salah satu komponen penerimaan daerah. Dengan adanya penghentian aktivitas pertambangan, kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah ikut berubah.
“Tadi disampaikan oleh Pak Bupati, ternyata di anggaran perubahan ini kita ada kekurangan pendapatan sekitar Rp150-an miliar dari pajak MBLB yang setiap tahun harusnya kita dapat,” kata Sastra, Senin (14/9/2026).
DPRD Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah
Menghadapi kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Bogor bersama pemerintah daerah akan terlebih dahulu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain yang masih memiliki potensi untuk ditingkatkan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan APBD sekaligus memastikan program prioritas pemerintah tetap dapat berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sastra menjelaskan, apabila optimalisasi pendapatan belum mampu menutup seluruh kekurangan, maka pemerintah dan DPRD harus melakukan penyesuaian terhadap rencana program yang telah disusun.
“Pertama, kita maksimalkan pendapatan. Kedua, mau tidak mau program-program yang tadi sudah disusun, karena pendapatan kita berkurang, nanti mungkin kita tunda di 2027,” ujarnya.
Meski demikian, Sastra menegaskan belum terdapat keputusan mengenai program tertentu yang akan ditunda. Pembahasan masih akan dilakukan dengan melihat tingkat kebutuhan masyarakat serta kemampuan fiskal Kabupaten Bogor.
Pembahasan APBD Perubahan Dilakukan Bertahap
DPRD Kabupaten Bogor akan membahas kondisi tersebut secara bertahap. Pembahasan dimulai melalui komisi-komisi untuk melihat kebutuhan masing-masing sektor, sebelum selanjutnya dibahas pada tingkat Badan Anggaran (Banggar).
“Mulai besok kita bahas di tingkat komisi, minggu depan di tingkat Badan Anggaran. Nanti kita akan hitung kekurangannya berapa, kebutuhannya berapa, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah,” jelas Sastra.
Menurutnya, proses tersebut diperlukan agar setiap keputusan terkait penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan perhitungan yang matang.
DPRD dan Pemkab Bogor akan melihat secara menyeluruh antara proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja, serta program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Perhatian
Di tengah adanya tekanan terhadap pendapatan daerah, sektor pelayanan dasar tetap menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran.
Pendidikan dan kesehatan menjadi bagian penting yang perlu dijaga keberlangsungannya karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, setiap penyesuaian program nantinya akan mempertimbangkan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah.
Kondisi berkurangnya penerimaan dari pajak MBLB sekaligus menjadi momentum bagi Kabupaten Bogor untuk memperkuat diversifikasi sumber pendapatan daerah. Optimalisasi sektor-sektor potensial diharapkan dapat membantu memperkuat kapasitas fiskal tanpa bergantung pada satu sumber penerimaan.
Dengan pembahasan yang dilakukan secara bertahap dan berbasis kemampuan keuangan daerah, DPRD bersama Pemkab Bogor berupaya memastikan APBD Perubahan tetap realistis sekaligus mampu menopang kebutuhan masyarakat.
