BOGOR — Arah pembangunan Kabupaten Bogor memasuki tahap penting setelah DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bogor mulai membahas Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026 dan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menegaskan, pembahasan dua rancangan anggaran tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Sastra dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dengan agenda penyampaian RAPBD-P 2026 dan RAPBD 2027 oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto, Senin (14/9/2026).
Menurut Sastra, DPRD akan mencermati setiap program dan kegiatan yang diajukan pemerintah daerah sebelum pembahasan dilanjutkan pada tahapan berikutnya.
“DPRD Kabupaten Bogor akan mencermati program dan kegiatan yang diajukan pemerintah daerah, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah,” kata Sastra.
Anggaran Harus Berangkat dari Kebutuhan Masyarakat
Sastra menjelaskan, pembahasan RAPBD bukan sekadar proses administratif, tetapi bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat.
Proses perencanaan tersebut sebelumnya telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan hingga penyusunan RKPD.
Karena itu, program yang masuk dalam rancangan anggaran perlu dilihat secara menyeluruh agar memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Kabupaten Bogor.
Pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah juga akan dilakukan sesuai tahapan serta ketentuan peraturan yang berlaku.
Jalan Khusus Angkutan Tambang Jadi Perhatian
Salah satu program yang turut mendapat perhatian dalam pembahasan APBD 2026 adalah rencana pembangunan jalan khusus angkutan tambang.
Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih mengalokasikan sekitar Rp100 miliar untuk kebutuhan pembebasan lahan pembangunan jalan tersebut dalam APBD 2026.
Namun, proses pembebasan lahan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk memastikan aspek penetapan lokasi dan kesesuaian tata ruang sebelum tahapan pembangunan dilaksanakan.
Pembahasan program tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap penataan transportasi dan konektivitas di Kabupaten Bogor, khususnya dalam mencari solusi terhadap aktivitas angkutan tambang.
Konektivitas Bogor Terus Didorong
Selain rencana jalan khusus angkutan tambang, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan konektivitas melalui berbagai moda transportasi.
Salah satu yang turut menjadi perhatian adalah pengembangan jaringan kereta api di wilayah Bogor Barat.
Pengembangan konektivitas tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat akses antarwilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan pembahasan RAPBD-P 2026 dan RAPBD 2027 yang dilakukan secara bertahap, DPRD Kabupaten Bogor memiliki ruang untuk mengawal agar setiap kebijakan anggaran memiliki dasar perencanaan yang jelas dan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Bagi Sastra Winara, proses pembahasan anggaran menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan rencana pembangunan Kabupaten Bogor tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat dan prioritas daerah.
.jpg)