Yodha Media Indonesia -, Bogor – Suasana di Sekretariat Nasional Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus), Selasa (20/05), tampak sibuk dan terorganisir.
Hari itu, LS Vinus menggelar agenda teknis lapangan (teklap) sebagai langkah awal survei strategis di empat wilayah panas Provinsi Jawa Barat: Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi.
Kegiatan ini bukan sekadar briefing teknis biasa. LS Vinus tengah menyiapkan gerakan masif untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan kepala daerah periode 2025–2030.
Teklap menjadi fondasi penting demi akurasi survei, mencakup pemetaan wilayah, pelatihan surveyor, uji instrumen, hingga koordinasi logistik.
“Kami ingin memastikan bahwa survei ini dilakukan dengan standar kualitas tinggi, dari perencanaan hingga pelaporan hasil,” tegas Rizki Riyanto, Direktur Eksekutif LS Vinus.
Sebanyak 30 surveyor telah disiapkan untuk diterjunkan mulai 21 Mei 2025 ke empat wilayah strategis tersebut.
Dalam pengarahan kepada tim, Rizki menekankan pentingnya menjaga validitas data, karena hasil survei ini akan menjadi acuan publik dan pemangku kebijakan.
“Agenda teknis ini sangat krusial. Validitas data lapangan adalah harga mati,” tambahnya.
Sementara itu, Yusfitriadi, selaku pendiri Visi Nusantara Maju, membeberkan alasan pemilihan lokasi survei.
Ia menyebut bahwa keempat daerah tersebut memiliki signifikansi politik dan sosial yang tinggi, terutama pasca-pelantikan kepala daerah baru.
“Ini momen tepat untuk melihat dinamika dan respons masyarakat terhadap perubahan yang dijanjikan,” ujarnya.
LS Vinus dikenal dengan pendekatan ilmiah berbasis data empiris dalam setiap risetnya.
Survei ini tidak hanya akan memotret kepuasan masyarakat, tetapi juga akan menjadi cermin awal tren politik jelang pemilihan kepala daerah mendatang.
Kegiatan lapangan akan berlangsung selama dua pekan dan dijadwalkan rampung pada akhir Mei 2025.
Setelahnya, proses pengolahan data dan pelaporan akan dilakukan secara bertahap, dengan rilis resmi hasil survei direncanakan pada awal Juni.
Dengan pengumpulan data yang ketat dan metodologi yang akurat, survei ini diprediksi akan menjadi barometer penting dalam membaca arah opini publik dan kinerja pemerintahan daerah di Jawa Barat.
