Yodha Media Indonesia -, Jakarta – Dalam 24 jam terakhir, sejumlah isu politik dan hukum menjadi sorotan publik. Mulai dari potensi penetapan Tuan Guru Bajang (TGB) sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi aset NTB Convention Center (NCC), hingga sikap kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menuai kritik DPRD Jabar.
Tak hanya itu, ancaman PHK massal di industri media, bantahan KPK terhadap tudingan staf Hasto Kristiyanto, serta pernyataan terbuka Megawati Soekarnoputri soal kekalahan PDIP di Pemilu 2024 turut mempertegas dinamika politik dan hukum yang kompleks saat ini.
1. TGB Terancam Jadi Tersangka Kasus NCC
Kejaksaan Tinggi NTB membuka peluang menetapkan mantan Gubernur NTB, TGB Muhammad Zainul Majdi, sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi aset NTB Convention Center.
Kepala Kejati NTB, Enen Saribanon, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap TGB memunculkan fakta baru yang memperkuat arah penyidikan. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah analisis mendalam terkait peran TGB dalam kebijakan pengelolaan aset daerah.
2. Dedi Mulyadi Marah Dikritik Warga, DPRD Jabar Bereaksi
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan sikap emosional saat menanggapi spanduk protes warga Cirebon terkait jalan rusak. Ia menyalahkan warga karena mengeluhkan jalan kabupaten kepada gubernur.
Sikap Dedi ini menuai kritik dari anggota DPRD Jabar, Ono Surono, yang menilai bahwa seorang pemimpin seharusnya peka dan tidak anti-kritik terhadap suara rakyat.
3. PHK Massal Ancam Industri Media, Pemerintah Dinilai Lemah
Pakar kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menyebut lemahnya perhatian pemerintah sebagai pemicu krisis di sektor media.
Ia menilai absennya kebijakan konkret dan perlindungan terhadap ekosistem media membuat industri ini rawan kolaps, yang pada akhirnya berdampak pada PHK massal dan hilangnya ruang demokrasi.
4. Megawati Ungkap Alasan Kekalahan PDIP di Pemilu 2024
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara blak-blakan mengakui partainya "babak belur" dalam Pemilu 2024.
Ia menyatakan banyak kader unggulan justru kalah di daerah basis PDIP sendiri dan menekankan bahwa kemenangan yang diraih partai bukan hanya hasil kerja politik, tetapi karena masih adanya dukungan rakyat.
5. KPK Bantah Tudingan Staf Hasto Soal Penggeledahan HP
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terkait dugaan penyitaan HP tanpa prosedur.
KPK menegaskan tindakan tersebut sah secara hukum dan telah dievaluasi oleh Dewan Pengawas yang menyimpulkan tak ada pelanggaran etik.
🔎 Dinamika Politik dan Hukum Makin Kompleks
Rangkaian peristiwa ini mencerminkan semakin tingginya dinamika politik dan hukum di Indonesia. Masyarakat diharapkan tetap kritis dan waspada terhadap berbagai perkembangan yang akan terus bergulir ke depan.
