Yodha Media Indonesia -, GARUT — Sebuah ledakan dahsyat yang terjadi saat proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa oleh TNI Angkatan Darat di kawasan pantai Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (12/5/2025), menewaskan 13 orang. Tragisnya, sembilan di antaranya merupakan warga sipil setempat.
Insiden yang terjadi sekitar pukul 09.30 WIB itu memunculkan sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama terkait dengan kelayakan prosedur pengamanan dan minimnya sosialisasi risiko terhadap warga.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa ledakan terjadi saat tim teknis dari Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) III Pusat Peralatan TNI AD tengah menyusun detonator dalam lubang ketiga yang dipersiapkan untuk menghancurkan sisa bahan peledak.
"Secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia," ungkap Wahyu dalam konferensi pers.
Dari total korban jiwa, empat di antaranya merupakan personel TNI AD, termasuk Kolonel Cpm Antonius Hermawan dan Mayor Cpl Anda Rohanda. Sedangkan sembilan warga sipil yang tewas diketahui bernama Agus, Ipan, Anwar, Iyus, Rizal, Totok, Dadang, Rustiawan, dan Endang.
Jenazah para korban telah dibawa ke RSUD Pameungpeuk, Garut, untuk penyelidikan dan identifikasi lebih lanjut.
🎙️ Investigasi Masih Berlangsung
Pihak TNI melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menyatakan bahwa ledakan diduga disebabkan oleh bahan peledak yang belum sepenuhnya meledak. Ia juga menduga sejumlah warga mendekati lokasi peledakan untuk mengumpulkan sisa logam, seperti serpihan granat dan mortir.
“Biasanya masyarakat datang untuk mengambil serpihan logam seperti tembaga atau besi dari granat dan mortir,” ujarnya.
Namun, hingga kini penyebab pasti masih dalam proses investigasi menyeluruh.
🔍 Pengamat Militer: Ada Kegagalan Prosedur
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyampaikan kritik tajam. Menurutnya, pemusnahan amunisi merupakan aktivitas rutin, tetapi tetap harus dilakukan dengan pengamanan ketat.
“Jika kita lihat video yang beredar, terlihat masih ada warga sipil di lokasi kejadian. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang prosedur pengamanan dan sosialisasi risiko,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kata ‘rutin’ dan ‘terbiasa’ tak seharusnya jadi alasan untuk melonggarkan protokol keamanan.
Khairul juga menilai bahwa warga bisa jadi terlalu abai karena merasa telah terbiasa, sedangkan TNI bisa jadi lengah karena menganggap prosedur sudah dilakukan berulang tanpa insiden sebelumnya.
🎯 Evaluasi Total Diperlukan
Insiden ini bukan hanya mencoreng citra militer, tetapi juga menjadi tamparan keras soal pentingnya prosedur keselamatan dalam aktivitas berisiko tinggi. Investigasi menyeluruh harus dilakukan demi mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan perlindungan maksimal terhadap warga sipil.
📌 Tag (untuk SEO dan distribusi konten):
