YODHA MEDIA INDONESIA -, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Prestasi ini diraih di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade, setelah sebelumnya sempat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin (26/5/2025).
Kepala BPK Perwakilan Jabar, Eydu Oktain Panjaitan, secara langsung menyerahkan LHP kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara. Turut hadir Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, dan Inspektur Kabupaten Bogor.
“Alhamdulillah hari ini kita kembali meraih WTP. Ini membuktikan semangat dan keseriusan kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN,” ujar Bupati Rudy Susmanto.
Rudy menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ASN, DPRD, serta dukungan masyarakat.
Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan WTP ini sebagai momentum kebangkitan, sekaligus dorongan untuk bekerja lebih ikhlas dan profesional dalam melayani rakyat.
“Hari ini kita mulai bekerja dengan hati. Jalankan program dan kebijakan sesuai regulasi. Kita yakin Kabupaten Bogor akan menjadi daerah yang lebih istimewa dan membanggakan,” tambahnya.
Meski demikian, Rudy menyadari bahwa masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari.
Ia memastikan komitmen penuh dari seluruh jajaran Pemkab Bogor untuk menyelesaikannya tepat waktu.
Sinergi dan Kolaborasi Kunci Keberhasilan
Menjawab strategi mempertahankan opini WTP di tahun-tahun mendatang, Rudy menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan konsistensi pelaksanaan program pembangunan.
“Capaian ini bukan hanya milik kami di pemerintahan, tapi hasil dari kerja bersama. Dari tukang kopi, petugas kebersihan, satpam, semua punya andil besar. Mari kita layani masyarakat dengan lebih baik lagi ke depan,” ujarnya.
Komitmen terhadap integritas, akuntabilitas, dan transparansi juga ditegaskan menjadi landasan utama Pemkab Bogor dalam mengelola keuangan daerah.
DPRD Apresiasi Komitmen Pemkab Bogor
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, turut menyampaikan apresiasi atas capaian opini WTP ini.
Menurutnya, keberhasilan ini adalah buah dari komitmen kolektif antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.
“Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pembangunan merata serta berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor,” ucapnya.
BPK: Pemeriksaan untuk Menjamin Kewajaran Laporan
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jabar, Eydu Oktain Panjaitan, menjelaskan bahwa tujuan utama pemeriksaan keuangan adalah untuk memberikan opini profesional atas kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.
“Pemeriksaan ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi jika ditemukan penyimpangan, tetap akan dicatat, terutama jika berpotensi menimbulkan kerugian negara,” ungkap Eydu.
Ia berharap capaian WTP ini menjadi tonggak penguatan tata kelola keuangan dan motivasi bagi Pemkab Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
.jpg)
.jpeg)