Yodha Media Indonesia -, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026 pada Jumat (15/8/2025).
Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Cibinong.
Kesepakatan ini menjadi landasan awal penyusunan Rancangan APBD 2026 yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
DPRD Dorong Perangkat Daerah Segera Susun RKA
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan agar kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti kesepakatan ini dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2026.
“RKA tersebut nantinya akan menjadi bahan rancangan APBD 2026 yang akan dibahas bersama DPRD dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Dengan adanya kesepakatan KUA-PPAS ini, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis dapat mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Fokus Pembangunan: Digitalisasi dan Pelayanan Publik
Jaro Ade menegaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2026 adalah penguatan data digital dan peningkatan pelayanan publik.
“Seluruh kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RKPD 2026 telah terakomodasi dalam KUA-PPAS. Implementasinya diwujudkan melalui belanja daerah yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Jaro Ade.
Selain itu, Pemkab Bogor bersama DPRD juga berkomitmen memperkuat efisiensi dan efektivitas belanja daerah, dengan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Jaro Ade menjelaskan, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 akan menitikberatkan pada:
-
Peningkatan kualitas penataan ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
-
Mengurangi kesenjangan wilayah agar pemerataan pembangunan lebih terasa.
-
Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis circular economy, guna memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
-
Menurunkan indeks risiko bencana di Kabupaten Bogor.
“Kami mengarahkan alokasi anggaran agar lebih tepat sasaran, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tambah Jaro Ade.
