Bogor — Yodha Media Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek family office di Indonesia — program yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Purbaya menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengalihkan dana APBN untuk pembentukan lembaga yang disebut-sebut akan menjadi pusat manajemen kekayaan global bagi kalangan superkaya tersebut.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” tegas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Selasa (14/10/2025).
Ia menekankan bahwa APBN harus diarahkan untuk program yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan proyek elitis.
Fokus Kementerian Keuangan, kata dia, adalah menjaga efisiensi anggaran dan mencegah kebocoran dana negara.
Apa Itu Family Office?
Family office atau Wealth Management Consulting (WMC) merupakan lembaga atau firma manajemen kekayaan yang melayani individu dan keluarga dengan aset tinggi (high net worth individuals/HNWI).
Konsep ini memungkinkan para orang kaya dunia menanamkan investasinya di Indonesia tanpa terkena pajak ganda, dengan skema kemudahan regulasi dan proteksi finansial.
Gagasan pembentukan family office pertama kali diusulkan oleh Luhut sejak dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Proyek ini bahkan telah dibahas sejak tahun 2024, dan direncanakan mulai berjalan pada Februari 2025.
Luhut: Proyek Masih Berjalan dan Tunggu Restu Presiden
Dalam pernyataannya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025), Luhut menegaskan bahwa pembentukan family office tetap berjalan dan kini berada dalam tahap finalisasi.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” ujar Luhut.
Ia menyebut pemerintah telah menggandeng investor global, termasuk Ray Dalio, pendiri hedge fund terbesar di dunia Bridgewater Associates, untuk memberikan masukan terhadap desain kelembagaan family office Indonesia.
Tegangan Dua Pandangan Ekonomi Pemerintah
Sikap tegas Purbaya dinilai menandai perbedaan pandangan antar elite ekonomi kabinet, antara pendekatan pro-investor ala Luhut dan pendekatan fiskal konservatif ala Menkeu.
Sementara Luhut mendorong family office untuk menarik dana global dan menjadikan Indonesia sebagai hub investasi Asia Tenggara, Purbaya memilih berhati-hati agar APBN tidak terseret ke proyek yang tidak menyentuh kepentingan publik secara langsung.
Perdebatan ini menimbulkan pertanyaan baru:
Apakah proyek family office akan tetap dilanjutkan tanpa dukungan anggaran negara?
Jawabannya kini menunggu keputusan akhir Presiden Prabowo Subianto, yang disebut-sebut akan segera memutuskan arah kebijakan tersebut dalam waktu dekat.
