Jakarta, Yodha Media Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara menanggapi usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, yang mendorong agar dana menganggur pemerintah ditempatkan di Indonesia Investment Authority (INA).
Luhut sebelumnya menilai, penempatan dana pemerintah di lima bank milik negara yang mencapai Rp200 triliun per 12 September 2025 seharusnya juga bisa dilakukan di INA, agar dana tersebut dapat memberikan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, Purbaya menilai langkah tersebut belum tepat. Menurutnya, INA justru masih memiliki dana idle yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Itu mungkin masukan yang bagus. Tapi saya akan lihat dulu. INA juga masih banyak uang nganggur yang belum dioptimalkan,” tegas Purbaya dalam keterangannya di kawasan JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Purbaya menegaskan, menempatkan dana negara pada lembaga yang belum mampu memaksimalkan pengelolaan keuangannya justru bisa berdampak negatif bagi perekonomian.
“Kalau saya kasih begitu, malah makin banyak yang nganggur. Kalau cuma dipakai main di obligasi atau deposito, ya buat apa?” ujarnya tegas.
Ia juga mengungkapkan bahwa usulan penempatan dana ke INA senilai Rp50 triliun belum pernah dibahas secara resmi oleh manajemen INA maupun disampaikan langsung kepadanya.
“Mereka belum minta itu. Saya juga baru rapat dua minggu lalu dengan mereka,” kata Purbaya.
Pernyataan ini menandakan adanya perbedaan pandangan strategis antara dua pejabat penting negara terkait pengelolaan dana publik.
Di satu sisi, Luhut ingin memperkuat peran INA sebagai lembaga investasi strategis pemerintah. Namun di sisi lain, Purbaya menekankan pentingnya efisiensi dan produktivitas penggunaan dana negara.
Sebelumnya, Luhut menyebut bahwa penempatan dana di INA akan membantu memperluas kapasitas investasi pemerintah dan menarik mitra asing untuk proyek-proyek nasional.
Sementara itu, Purbaya menegaskan, kebijakan fiskal harus tetap berlandaskan pada asas kehati-hatian dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
Kontroversi antara Purbaya dan Luhut ini menyoroti arah kebijakan fiskal dan investasi nasional di tengah upaya pemerintah mengoptimalkan dana idle.
Publik kini menantikan langkah selanjutnya, apakah pemerintah akan mengikuti usulan Luhut atau tetap pada pendekatan konservatif yang dijaga oleh Pur
