JAKARTA – Polemik film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita terus menjadi perhatian publik nasional.
Film yang mengangkat isu masyarakat adat dan lingkungan di Papua Selatan itu memicu perdebatan setelah sejumlah agenda nonton bareng atau nobar di berbagai daerah dilaporkan mengalami pembubaran.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, akhirnya angkat bicara terkait kontroversi tersebut.
Puan menyatakan DPR akan meminta penjelasan dari pihak terkait mengenai polemik pelarangan nobar film yang ramai dibahas masyarakat.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Puan mengaku belum mengetahui secara rinci isi dokumenter tersebut. Meski demikian, ia menilai persoalan ini perlu ditindaklanjuti secara serius oleh DPR.
“Harus ditindaklanjuti dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan hal itu,” ujar Puan.
Puan juga mengungkapkan bahwa dirinya mendengar isi maupun judul film tersebut dianggap sensitif oleh sebagian pihak.
Karena itu, ia meminta semua pihak berhati-hati dalam menyikapi persoalan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat.
“Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga,” kata Puan.
Film dokumenter karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale itu sendiri mengangkat persoalan eksploitasi lingkungan, kehidupan masyarakat adat, serta dinamika pembangunan di Papua Selatan.
Dokumenter tersebut menjadi viral setelah sejumlah pemutaran di kampus dan komunitas disebut mengalami pembubaran.
Beberapa laporan menyebut pembubaran terjadi di sejumlah daerah, termasuk kegiatan nobar mahasiswa dan komunitas diskusi.
Situasi tersebut kemudian memicu kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang menilai tindakan pembubaran dapat membatasi ruang diskusi publik.
Di sisi lain, Natalius Pigai menegaskan pelarangan pemutaran film tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.
Ia menilai pembatasan karya film hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum dan keputusan pengadilan.
Ramainya perdebatan mengenai Pesta Babi juga meluas di media sosial.
Banyak warganet mempertanyakan alasan pembubaran nobar, sementara sebagian lainnya menilai tema film tersebut memang sangat sensitif secara politik maupun sosial.
Diskusi mengenai film ini bahkan memunculkan berbagai reaksi publik di forum daring seperti Reddit.
Sejumlah pengguna internet menilai polemik tersebut justru membuat rasa penasaran masyarakat meningkat dan mendorong lebih banyak orang mencari informasi mengenai isi dokumenter tersebut.
Hingga kini, DPR belum mengeluarkan sikap resmi berupa keputusan kelembagaan terkait film tersebut.
Namun pernyataan Puan Maharani menunjukkan parlemen mulai memberi perhatian terhadap polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
