BOGOR — Komitmen memperluas akses pendidikan di Kabupaten Bogor kembali mendapat perhatian DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemberian dana hibah untuk membantu peningkatan sarana dan prasarana madrasah serta pondok pesantren.
Menurut Sastra, perhatian terhadap dunia pendidikan tidak boleh hanya diarahkan kepada sekolah negeri. Keberadaan sekolah swasta, madrasah, dan lembaga pendidikan keagamaan juga memiliki peran penting dalam menampung kebutuhan pendidikan masyarakat Kabupaten Bogor.
Dukungan tersebut disampaikan Sastra setelah mengikuti pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Ia mengatakan, besaran anggaran hibah untuk madrasah dan pondok pesantren masih dalam tahap penghitungan. Di sisi lain, DPRD bersama pemerintah daerah juga tengah melihat ruang fiskal melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah.
“Memang ada pengajuan itu, dan saat ini masih kita hitung besarannya. Hari ini juga kita fokus mengejar potensi pendapatan daerah, bila ada kenaikan tentu hibah untuk madrasah dan ponpes bisa direalisasikan,” ujar Sastra Winara, Selasa (19/8/2025).
Sastra menilai kebutuhan terhadap lembaga pendidikan di Kabupaten Bogor sangat besar. Jumlah anak usia sekolah yang terus membutuhkan akses pendidikan membuat kapasitas sekolah negeri belum sepenuhnya mampu menjadi satu-satunya tumpuan.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah perlu melihat seluruh ekosistem pendidikan secara lebih luas.
Madrasah dan pondok pesantren dinilai tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat.
Atas dasar itu, Sastra memastikan rencana bantuan sarana dan prasarana bagi lembaga pendidikan tersebut akan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan anggaran.
“Ini sudah pasti akan diprioritaskan, dan kami setuju. Karena faktanya sekolah negeri belum mampu menampung seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Ia menegaskan, dukungan terhadap sekolah swasta dan lembaga pendidikan keagamaan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan.
“Maka selain sekolah negeri, pemerintah daerah juga wajib memberi perhatian lebih pada sekolah swasta dan lembaga pendidikan keagamaan. Itu akan kita dorong penuh,” lanjut Sastra.
Rencana tersebut sebelumnya juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rusliandy, yang menyebut pihaknya tengah menyiapkan program bantuan peningkatan sarana dan prasarana bagi madrasah dan pondok pesantren.
Program tersebut diarahkan untuk memperluas cakupan perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang selama ini ikut menopang kebutuhan pendidikan masyarakat.
Peningkatan sarana dan prasarana menjadi salah satu aspek penting karena kualitas layanan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar, tetapi juga didukung kondisi lingkungan serta fasilitas yang memadai.
Dengan masuknya usulan hibah tersebut dalam pembahasan KUA-PPAS 2026, terdapat peluang bagi madrasah dan pondok pesantren untuk mendapatkan dukungan pemerintah daerah, tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta mekanisme penganggaran yang berlaku.
Bagi DPRD Kabupaten Bogor, pembahasan anggaran bukan semata soal besaran nominal, tetapi bagaimana setiap alokasi mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Dukungan terhadap madrasah dan pondok pesantren menjadi salah satu bentuk upaya memperluas manfaat pembangunan sektor pendidikan.
Jika ruang fiskal memungkinkan, program hibah tersebut diharapkan dapat membantu lembaga pendidikan memperbaiki fasilitas sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih layak dan nyaman.
Langkah ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata bagi mas
.jpg)
