BOGOR — Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal proses perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih transparan, tepat sasaran, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sastra menilai, kebijakan anggaran tidak cukup hanya disusun secara administratif. Setiap program yang masuk dalam APBD harus memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bogor.
“Kami terus mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang transparan, tepat sasaran, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Sastra kepada wartawan, Senin, 24 Agustus 2026.
Menurutnya, DPRD Kabupaten Bogor akan menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan proses penyusunan anggaran berjalan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perubahan perencanaan anggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2026, yang sebelumnya telah dijadwalkan masuk dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan perubahan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemerintah daerah menetapkan perubahan APBD.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD bersama Pemkab Bogor dapat mengevaluasi sekaligus menyelaraskan kembali program dan kegiatan yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran.
Sastra mengatakan, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Bogor.
Bukan sekadar menyesuaikan angka anggaran, pembahasan perubahan KUA-PPAS diharapkan mampu menjadi ruang untuk mempertajam program yang benar-benar memiliki dampak bagi masyarakat.
“Sinergi harus dibangun agar dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab berbagai kebutuhan pembangunan daerah,” ucapnya.
Sastra menekankan bahwa kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor sangat beragam. Karena itu, kebijakan anggaran harus mampu mengakomodasi sektor-sektor strategis yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan hingga program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD dan Pemkab Bogor menjadi faktor penting agar proses perencanaan hingga penganggaran tidak berhenti pada tataran dokumen, tetapi mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang efektif.
Dengan demikian, perubahan anggaran 2026 diharapkan tidak hanya menjadi agenda rutin pemerintah daerah, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan memastikan anggaran daerah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk program yang tepat sasaran.
.jpg)