Kabupaten Bogor – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran kontraktor pada tahun anggaran 2025 menjadi bahan evaluasi serius antara legislatif dan eksekutif.
Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Bogor akan segera menuntaskan kewajiban pembayaran tersebut paling lambat Februari 2026.
“Tentu ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Ketika merencanakan sesuatu, membuat apa pun itu, betul-betul kita harus bisa melihat sumber pendapatan dan anggaran kita,” ujar Sastra, Rabu (21/1/2026).
Perencanaan Harus Selaras dengan Kemampuan Fiskal
Sastra menekankan bahwa perencanaan program yang tidak selaras dengan kemampuan fiskal daerah berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk keterlambatan pembayaran kepada vendor atau kontraktor.
Menurutnya, kejadian ini harus menjadi pelajaran penting dalam penyusunan APBD ke depan agar lebih terukur, realistis, dan berbasis pada proyeksi pendapatan yang akurat.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah tetap bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. Sastra menyebut Bupati dan Sekretaris Daerah telah menyampaikan komitmen untuk segera menyelesaikan pembayaran yang tertunda pada awal tahun 2026.
“Ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Tapi Pak Bupati, Pak Sekda menyampaikan, Insyaallah Februari yang tadinya belum terbayarkan, Insyaallah dibayarkan,” jelasnya.
DPRD Perkuat Fungsi Pengawasan
Sastra menegaskan, legislatif akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, khususnya dalam penyusunan dan pengelolaan APBD agar lebih disiplin dan akuntabel.
“Itu menjadi catatan kami dari legislatif. Mudah-mudahan ke depan sama-sama kita mengawasi pemerintah, sama-sama kita mengawal pemerintah untuk bagaimana hal-hal yang kurang di tahun 2025–2026, semoga tidak terjadi lagi,” tutupnya.
Kasus keterlambatan pembayaran ini menjadi perhatian publik di Kabupaten Bogor, terutama bagi pelaku usaha jasa konstruksi yang menggantungkan arus kas pada proyek pemerintah daerah.
DPRD berharap evaluasi menyeluruh terhadap postur APBD dapat memperkuat disiplin fiskal serta menjaga kepercayaan mitra kerja pemerintah.
