Kabupaten Bogor – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, berharap dua dinas baru dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang kini berkantor di Vivo Mall mampu memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat.
Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menempatkan dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, bersama UPT Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) di pusat perbelanjaan yang berlokasi di Jalan Raya Bogor tersebut.
Sastra mengaku telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk memastikan kesiapan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya melakukan kunjungan ke Dinas Kebudayaan, Tata Ruang dan UPT Bappenda,” tulis Sastra melalui akun Instagram pribadinya, Selasa (20/1/2026).
Kunjungan yang dilaksanakan pada Senin (19/1/2026) itu, menurutnya, bertujuan untuk memastikan kinerja aparatur serta sistem pelayanan publik berjalan efektif dan profesional.
“Hal ini dilakukan untuk memastikan kinerja dan pelayanan publik berjalan dengan baik dan efektif,” ujarnya.
Strategi Jaga Investasi dan Optimalkan Mall
Sebelumnya, Pemkab Bogor menyampaikan bahwa penempatan dua dinas dan satu UPT di Vivo Mall merupakan bagian dari strategi menjaga iklim investasi di Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyebut operasional Vivo Mall selama ini belum berjalan maksimal. Dengan hadirnya layanan pemerintahan di lokasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kunjungan masyarakat sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi di kawasan itu.
Menurutnya, masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi pemerintahan akan turut memberikan dampak terhadap okupansi tenant dan ruang usaha yang masih kosong.
“Sehingga pada saat kita melayani masyarakat, masyarakat datang ke mall dan mudah-mudahan beberapa tempat-tempat yang kosong bisa segera diisi oleh tenant-tenant yang ada di Kabupaten Bogor dan sekitarnya,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi ganda, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi aset investasi yang ada.
