Bogor, 2 April 2026 – Puluhan massa yang tergabung dalam Brigade Mahasiswa Bogor (BMB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bogor pada Kamis (2/4/2026).
Aksi tersebut dipicu oleh pertanyaan terkait kejelasan program Posyandu Digital yang disebut-sebut memiliki alokasi anggaran hingga Rp20 miliar.
Dalam aksinya, para demonstran sempat memaksa masuk ke area gerbang kantor DPRD dan membakar ban sebagai bentuk protes.
Mereka menuntut penjelasan terbuka mengenai urgensi dan transparansi program yang diusulkan melalui pokok pikiran (Pokir) legislatif tersebut.
Koordinator aksi BMB, Yuri, menyatakan bahwa program Posyandu Digital dinilai tidak menjadi prioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.
Menurutnya, masih banyak persoalan mendasar di tingkat desa yang lebih membutuhkan perhatian.
“Urgensi dan relevansi program ini patut dipertanyakan, mengingat masih rendahnya kualitas layanan kesehatan dasar, keterbatasan fasilitas posyandu konvensional, serta minimnya kapasitas kader di lapangan,” ujarnya kepada wartawan.
Yuri juga menyoroti potensi persoalan dalam tata kelola program, khususnya terkait mekanisme pengadaan.
Ia menilai, jika tidak dilakukan secara transparan, hal tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran dan konflik kepentingan.
“Atas dasar itu, kami mendesak agar anggaran sebesar Rp20 miliar dialihkan ke program yang lebih berdampak langsung, seperti penanganan stunting, pemenuhan sarana kesehatan di desa tertinggal, hingga peningkatan kapasitas kader posyandu,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan massa, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Yaudin Sogir, menyampaikan bahwa hingga saat ini program Posyandu Digital masih dalam tahap perencanaan.
Ia menjelaskan bahwa konsep “digital” yang dimaksud lebih merujuk pada penggunaan alat-alat kesehatan berbasis teknologi untuk menunjang pelayanan di tingkat desa, bukan digitalisasi sistem secara menyeluruh.
“Posyandu Digital masih sebatas perencanaan. Yang dimaksud digital itu penggunaan alat pemeriksaan modern karena masyarakat di kampung juga membutuhkan fasilitas tersebut,” jelasnya.
Terkait isu anggaran Rp20 miliar, Sogir menegaskan bahwa angka tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan akan dilakukan pengecekan lebih lanjut.
“Data anggaran itu dari mana, kami juga akan cek kembali,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan, dan hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar kantor DPRD Kabupaten Bogor telah berangsur kondusif.
.jpg)
