BOGOR – Beragam persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Kecamatan Parungpanjang mengemuka dalam agenda Reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) V yang digelar di Kantor Kecamatan Parungpanjang, Rabu (15/7/2026).
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menerima berbagai aspirasi masyarakat yang mencakup sektor kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga keamanan lingkungan. Aspirasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah ke depan.
Sastra mengatakan seluruh usulan yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bogor untuk diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
"Kegiatan reses merupakan momentum bagi kami untuk mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami kawal agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah," ujar Sastra.
Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan warga adalah kebutuhan pembangunan rumah sakit di wilayah Parungpanjang. Masyarakat menilai fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai sangat dibutuhkan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Menanggapi hal itu, Sastra memastikan DPRD akan segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bogor, guna membahas langkah lanjutan terhadap usulan tersebut.
"Permintaan pembangunan rumah sakit menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat. Kami akan berkoordinasi dengan PMI Kabupaten Bogor dan pihak terkait agar usulan ini dapat dikaji serta ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.
Menurutnya, peningkatan akses layanan kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang harus terus diperkuat agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas.
Selain persoalan kesehatan, warga juga menyampaikan kekhawatiran terhadap maraknya peredaran obat-obatan keras dan terlarang yang dinilai dapat mengancam generasi muda.
Sastra menegaskan pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Ia menilai penanganannya memerlukan sinergi lintas sektor dengan melibatkan aparat penegak hukum serta seluruh unsur terkait.
"Persoalan penyalahgunaan obat-obatan terlarang menjadi perhatian bersama. Penanganannya tentu membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Polri, TNI, serta seluruh elemen masyarakat agar lingkungan tetap aman dan kondusif," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Parungpanjang, Kyai Acep Dahlan, menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan penguatan kegiatan keagamaan.
Ia mengusulkan pembangunan pusat kegiatan dakwah sebagai sarana pembinaan masyarakat sekaligus meminta adanya perhatian terhadap kesejahteraan guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren melalui program perlindungan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, para guru ngaji memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda sehingga sudah selayaknya memperoleh dukungan dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Parungpanjang, Acep Humaedi, mendorong percepatan pembangunan jembatan penghubung di Desa Jagabaya.
Ia menilai keberadaan jembatan tersebut memiliki nilai strategis karena menjadi akses utama yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Tangerang serta mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil perekonomian.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan sekaligus memperlancar aktivitas warga lintas wilayah.
Menutup agenda reses, Sastra Winara menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Bogor akan terus mengawal setiap aspirasi yang telah disampaikan masyarakat agar tidak berhenti sebagai usulan semata.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat realisasi program-program prioritas, terutama di bidang kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
.jpg)
